Teropongtimeindonesia.online- Jakarta- Tidak lama lagi pabrik miras skala besar khususnya di Daerah NTT. Sulut. Papia dan Bali dan daerah lainnya bila mendapat rekomendasi dari gubernur setempat. Hal itu didukung dengan adanya payung hukum yang dibuat oleh Jokowi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Perpres ini menuai kritikan dari berbagai kalangan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka izin investasi untuk industri minuman keras atau miras. dalam 2 hari ini di medsos warganet menyerbu Wakil Presiden KH Maruf Amin yang nota benaknya seorang kyai.
Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyatakan kecewa atas keluarnya Perpres tersebut, Menurutnya, kebijakan ini membuktikan pemerintah mengedepankan kepentingan investor ketimbang rakyatnya. Sebagai bangsa, Indonesia dijadikan objek yang bisa dieksploitasi untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya.
Dengan kehadiran kebijakan ini, saya melihat bangsa ini sekarang seperti bangsa yang telah kehilangan arah. Karena tidak lagi jelas oleh kita, apa yang menjadi pegangan bagi pemerintah dalam mengelola negara ini," sesal Anwar.
Semestinya, kata dia, pemerintah tidak memberi izin bagi usaha-usaha yang akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) bagi putra-putri bangsa. Dia juga mengkritik, saat ini sering digembar-gemborkan tentang Pancasila dan UUD 1945. Tapi kenyataannya, sistem ekonomi liberalisme kapitalisme yang dikedepankan, bukan karakter dan jati diri sebagai bangsa.
Penolakan juga datang dari DPR. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Achmad Baidowi meminta, pemerintah mengurungkan niatnya. Menurut Baidowi, kebijakan ini lebih besar mudharatnya. Lebih mementingkan keuntungan semata daripada masa depan putra-putri bangsa.
Dia mengungkapkan, sampai saat ini, legislasi miras menimbulkan dampak buruk. Banyak kasus yang mencoreng Indonesia, berawal dari miras. Dia pun menyinggung kasus penembakan anggota TNI oleh oknum polisi yang mabuk. Kemudian, soal meninggalnya warga negara Jepang akibat nenggak miras.
Bukan tidak mungkin, ke depan akan banyak terjadi hilangnya nyawa anak muda kita," ujar politisi PPP ini.
Berdasarkan data World Health Organization (WHO) tahun 2016 saja, sebut dia, ada tiga juta lebih di dunia meninggal akibat minuman beralkohol. Karena itu, sudah sejak lama, dirinya meminta agar pengesahan RUU Larangan Minuman Beralkohol disegerakan.
Dia menegaskan, penolakan ini bukan berarti anti investasi. Dia hanya ingin penanaman modal yang masuk harus berkualitas bagi bangsa dan negara.
Warganet pun tak mau ketinggalan mengomentarinya. Salah satunya berasal dari mantan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain. Dia meminta Wapres Ma’ruf Amin merespons aturan tersebut.
Pak Ma'ruf Amin yth. Presiden telah buka izin investasi miras dan jual miras sampai kaki lima dengan syarat tertentu. Sebagai Wapres dan kiai, bapak bersuaralah," pintanya melalui akun @ustadtengkuzul.
Tengku Zul melanjutkan, kebijakan ini akan menjadi tanggung jawab Kiai Ma’ruf di akhirat kelak. Mengingat, eks Ketua Umum MUI itu merupakan orang nomor 2 di Indonesia. Khawatirnya, investasi miras ini akan membuat tempat perjudian dan pelacuran semakin menjamur.
Tengku menilai, sebagai negara berazaskan Pancasila, rasanya tidak pantas mencari penerimaan negara melalui miras.
Negara ini gemah ripah lohjinawi. Apa sumber duit sudah bangkrut, sampai mesti produksi dan jual miras buat cari duit? Pak Ma’ruf Amin tidak malu kah? MUI Mana suaranya?" kritiknya. di medsos.
5 komentar