Teropongtimeindonesia -Jakarta – Sektor industri produk halal terus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional selama pandemi Covid-19. Potensi industri halal tersebut diimbangi dengan potensi industri keuangan syariah nasional yang tak kalah besar. Menurut laporan Islamic Finance Development Indicators (IFDI) 2020, Indonesia masuk lima besar negara dari 135 negara berdasarkan nilai asetnya yang mencapai USD3 miliar, di bawah Arab Saudi (USD17 miliar), Iran (USD14 miliar), Malaysia (USD10 miliar), dan Persatuan Emirat Arab (USD3 miliar).
“Mengingat besarnya potensi Indonesia, saya yakin bahwa
posisi Indonesia sekarang ini masih sangat mungkin untuk meningkat lagi, bahkan
menjadi pemain utama industri keuangan syariah dunia,” tegas Wakil Presiden
(Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika membuka secara virtual Indonesia Sharia
Summit 2021, dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta
Pusat, Rabu (22/09/2021).
Dalam temu pakar dan pelaku ekonomi syariah yang
digagas Media Group Network bertajuk “Kemaslahatan untuk Bangkit Bersama”
tersebut, Wapres menjelaskan potensi-potensi di sektor industri halal. Menurut
Bank Indonesia, pertumbuhan rantai nilai halal/halal value chain (HVC)
untuk produk fesyen muslim dan kosmetik halal meningkat. Bahkan pertumbuhan
sektor pertanian dan makanan halal, sebagai pendukung utama HVC, berada di atas
pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional. Selain itu, nilai
ekspor bahan makanan halal Indonesia juga mengalami peningkatan, dari sekitar
USD30 miliar pada 2019 menjadi sekitar USD34 miliar pada 2020.
Selanjutnya, Wapres memaparkan inisiatif-inisiatif
strategis yang telah dan sedang dikembangkan pemerintah bersama Bank Indonesia
serta Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam penguatan HVC.
Inisiatif tersebut berupa penguatan sistem jaminan
halal melalui sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK)
dan penetapan kawasan industri halal di Sidoarjo, Jawa Timur; Cikande, Banten;
dan Bintan, Kepulauan Riau. Selain itu, dilakukan pula peningkatan kapasitas
pelaku usaha syariah.
“Peningkatan kapasitas pelaku usaha syariah dilakukan
melalui penguatan ekosistem HVC sektor pertanian terintegrasi, halal food,
serta fashion muslim,” tutur Wapres.
Selain itu, tambahnya, dilakukan pula
implementasi smart farming berbasis kelompok pesantren, pelaksanaan
program Industri Kreatif Syariah (IKRA), pelaksanaan Indonesia Industrial
Moslem Exhibition (ii-Motion), serta pemberdayaan unit usaha pesantren
bersama stakeholders industri keuangan syariah.
Sejalan dengan penguatan HVC tersebut, Wapres
mengungkapkan, telah dilakukan penguatan industri keuangan syariah seperti
dengan menggabungkan tiga bank syariah milik pemerintah menjadi Bank Syariah
Indonesia. Selain itu, penyediaan pembiayaan syariah terus diperkuat untuk
mempercepat pertumbuhan sektor industri halal dan UMK syariah. Ditambah dengan
penguatan arah kebijakan dan regulasi, antara lain, melalui Otoritas Jasa
Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Salah satunya adalah melalui security
crowdfunding (SCF) sebagai alternatif pendanaan bagi usaha mikro, kecil,
dan menengah,” jelasnya.
Untuk penguatan infrastruktur pendukung industri
keuangan syariah, Wapres menuturkan, dilakukan melalui penyusunan Core
Principles for Effective Islamic Deposit Insurance Systems (CPIDIS) oleh Working
Group International Association of Deposit Insurers dan Islamic Financial
Services Board (IADI-IFSB), yang diketuai oleh LPS. Sedangkan, peningkatan
peran keuangan sosial syariah dilakukan dengan transformasi pengelolaan zakat,
infak, sedekah, dan wakaf.
“Pemerintah senantiasa terus melakukan upaya-upaya
penguatan regulasi dan tata kelola, digitalisasi, riset dan inovasi, penguatan
sumber daya manusia, peningkatan kesadaran dan literasi ekonomi dan keuangan
syariah,” ujar Wapres.
“Program-program yang telah dikeluarkan, antara lain,
Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Gerakan Cinta Zakat, inovasi produk dengan
penerbitan Cash Waqf Linked Sukuk, digitalisasi dan sharing platform,
serta optimalisasi penyaluran dana sosial syariah untuk membantu penanganan
pandemi Covid-19,” tambahnya.
Terkait pengembangan dan perluasan kegiatan usaha
syariah sebagai strategi penting untuk meningkatkan ekonomi umat, Wapres
menjelaskan, dilakukan dengan membangun pusat-pusat inkubasi pengusaha dan
pusat pengembangan bisnis syariah di berbagai daerah. Strategi ini dijalankan
dengan menggandeng para pemangku kepentingan.
“Upaya ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara
KNEKS, MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), dan KADIN (Kamar Dagang dan Industri)
Indonesia,” ujarnya.
Mengakhiri sambutannya, Wapres mengharapkan, peluang
Indonesia tersebut, baik dari sisi permintaan maupun penawaran, dapat ditangkap
oleh para pelaku ekonomi nasional dengan berkolaborasi membangkitkan
perekonomian rakyat.
“Dengan potensi yang kita miliki dan usaha serta
kolaborasi antara semua pemangku kepentingan, kita harapkan ekonomi dan
keuangan syariah akan mampu membangkitkan ekonomi rakyat dan memberikan
kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional,” pungkasnya.
Sebelumnya, CEO Media Group Mohammad Mirdal Akib
menyebutkan, Indonesia Sharia Summit 2021 diselenggarakan sebagai
bentuk kontribusi nyata dalam memacu pembangunan ekosistem ekonomi syariah di
Indonesia serta menguatkan dan menarik partisipasi aktif masyarakat, agar
ekonomi syariah Indonesia meningkat pesat dan berkelanjutan menuju kemaslahatan
bersama. Acara ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dalam ekosistem ekonomi
syariah.
“Semoga apa yang kami hadirkan di Indonesia dapat
memperkaya khazanah wawasan dan referensi, bukan hanya peserta yang hadir,
tetapi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia,”
ucap Mirdal Akib.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres didampingi oleh
Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar serta Staf Khusus Wapres Bambang
Widianto dan Masykuri Abdillah.
Edwin Asmara
Tidak ada komentar