Teropongtimeindonesia- Jakarta – Pandemi Covid-19 yang melanda dunia banyak menciptakan kesenjangan. Momentum peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia tahun 2021, diharapkan akan dapat membangun kembali, sekaligus lebih memperkuat solidaritas sosial masyarakat dan solidaritas global dalam kesetaraan.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly, mengatakan tema Hari HAM yang mengusung tema kesederajatan, kesetaraan, atau persamaan hak yang dipilih oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun ini merefleksikan kondisi dunia yang tengah terdampak pandemi.
Kendati masih berjibaku menghadapi pandemi Covid-19,
Yasonna menegaskan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)
tetap berkomitmen melaksanakan berbagai program pemajuan HAM.
“Dukungan terhadap pelaksanaan pelindungan dan
pemenuhan HAM yang dilakukan oleh institusi pemerintah baik di pusat maupun di
daerah, tetap menjadi prioritas program pemajuan HAM,” ujar Yasonna saat
memberikan sambutan pada Peringatan Hari HAM Sedunia di Graha Pengayoman
Kemenkumham.
Hari HAM yang diperingati di seluruh dunia setiap 10
Desember, kata Laoly, terutama untuk merayakan titik awal kesadaran umat
manusia tentang pentingnya pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia dimanapun
berada.
“Pengakuan yang dirumuskan dalam Deklarasi Universal
HAM dengan satu kalimat kunci, yaitu ‘semua manusia setara dalam hak dan
martabat’, mampu membuka semua batas dan belenggu yang menjadi beban
bangsa-bangsa dan umat manusia di berbagai kawasan dunia,” kata Yasonna, Jumat
(10/12/2021).
Yasonna, yang didampingi Wamen Eddy Hiariej dan Sekjen
Andap Budhi Revianto menegaskan bahwa kesetaraan dan kesederajatan telah
mengangkat konsep HAM sebagai kesempatan untuk menetapkan standar perilaku
baru, penghormatan bagi semua manusia, dan harapan baru untuk merebut maupun
memperluas kemerdekaan politik, kemerdekaan ekonomi, dan kemerdekaan sosial
budaya.
Selain itu, melalui kesetaraan dan kesederajatan juga
dapat menghapus diskriminasi atas dasar ras, etnis, agama, asal usul sosial,
juga memastikan setiap anggota masyarakat sebagai subjek diberikan hak yang
setara.
Sebelumnya, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi,
mengatakan pemerintah melalui Kemenkumham tetap konsisten mendorong pelaksanaan
program pemajuan HAM.
“Terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan
dasar dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan mengedepankan
standar dan norma HAM,” ujar Mualimin.
Selain itu program pemajuan HAM, menurut Mualimin, juga
mendapat respon positif tidak hanya di instansi pusat namun juga pemerintah
daerah. Untuk meningkatkan capaian dalam pemajuan HAM, pemerintah kemudian
melanjutkan kembali untuk kali kelima Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM)
melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021.
“Pada RANHAM generasi ke-5 ini, pemerintah berfokus
pada empat kelompok sasaran yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan
masyarakat adat
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sulawesi Selatan Harun Sulianto ikuti kegiatan peringatan Hari HAM sedunia
bersama dengan Kepala divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggoro Dasananto dan para
pejabat Struktutal via daring melalui ruang rapat pimpinan.
Pada kesempatan itu juga, Kanwil Kemenkumham Sulsel
meraih predikat Pembina Unit Pelayanan PublikBerbasis HAM (P2HAM) Terbaik tahun
2021 dan 30 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkumham Sulsel memperoleh
penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM).
Tidak ada komentar