"Jadi sudah dimaping, dari 79 produsen tersebut itu akan diawasi 24
jam," kata Dedi dalam keterangannya di Rupatama Mabes Polri, Jakarta
Selatan, dikutip Rabu (6/4/2022).
Dalam pengawasan 24 jam ini, kata Dedi, personel Satgas akan melakukan
pemantauan terhadap pabrik minyak goreng sejak mulai menerima bahan baku sawit
hingga proses produksi harian.
"Usai dari situ, tetap dikontrol pendistribusiannya sampai distributor
level I dan II, pengecer hingga ke super market. Jadi semua alur distribusinya
itu dikontrol 24 jam oleh Satgas," tuturnya.
Dedi menegaskan, Satgas akan mengambil tindakan hukum berdasarkan peraturan
Kemenperin No 8/2017 jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap alur
distribusi. Dia mengatakan, hal tersebut sesuai dengan ultimatum Kapolri.
"Dari mulai teguran, kemudian sanksi adminitrasi, sampai dengan pencabutan
izin. Itu apabila terjadi pelanggaran secara adminitrasi," ungkapnya.
Namun, kata Dedi, ancaman pidana juga dapat diberikan dengan menggunakan UU
perlindungan konsumen. Selain itu, bisa juga menggunakan UU pidana korupsi
maupun pelanggaran pidana lainnya.
"Tapi diingat bahwa penegakan hukum pidana adalah ultimum
remedium," kata Dedi.
"Jangan sampai minyak goreng curah ini harganya di pasar tidak sesuai
dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, itu yang
akan dipantau oleh Satgas,"
Edwin Asmara
Tidak ada komentar