M elibatkan unsur pemerintahan mulai dari tingkat
RT hingga camat
Rapat tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan Kota
Jakarta Barat, Firmanudin dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi DKI
Jakarta, Ibnu Khaldun. Serta 40 peserta perwakilan kecamatan, kelurahan, FKDM,
LMK, RT, RW dan Karang Taruna serta unsur perwakilan masyarakat lainnya.
Kasuban Kesbangpol Kota Jakarta Barat, Mohammad Matsani
mengatakan, rapat koordinasi ini untuk menciptakan hubungan harmonis
antar instansi dalam rangka penegakan hukum terkait orang asing dan upaya
penanganannya.
Menurutnya, kolaborasi dan koordinasi semua unsur
pemerintah dapat memperkuat pengawasan terhadap warga negara asing di
lingkungan masyarakat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
"Kami mendukung sepenuhnya pengawasan terhadap
orang asing dengan melibatkan unsur pemerintahan mulai dari tingkat RT hingga
camat," tuturnya.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu
Khaldun menambahkan, pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing
sangat diperlukan dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu
keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus upaya
penegakan hukum.
"Diharapkan ini dapat dijadikan wadah untuk saling
bertukar informasi, guna memudahkan melakukan pengawasan terhadap keberadaan
dan tingkah laku orang asing di Jakarta Barat," ungkapnya.
Edwin Asmara
Tidak ada komentar