Sultra,Teropongtimeindonesia.com - Polemik desa fiktif yang menarik perhatian publik akhir-akhir ini, di tanggapi oleh ketua Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (DPW APKAN) Sulawesi Tenggara. Suprianto. SH.
Bahwa polemik ini harus menjadi concern dari seluruh pihak khususnya aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena hal ini diduga telah terjadi sejak 2015. Pria yang kerap disapa Iyye Supri ini menuturkan. "Polemik ini terjadi diduga sejak 2015, itu artinya sudah empat tahun desa fiktif itu mendapat kucuran Dana desa. Coba kita bayangkan misalnya satu desa dapat kucuran 1 Milliar, dan saat ini ada dugaan 3 desa yang fiktif, bisa kita bayangkan betapa besar kerugian negara dalam hal ini".
Beliau pun menambahkan tidak tertutup kemungkinan desa fiktif ini bukan hanya 3 desa yang saat ini muncul di permukaan tapi bisa jadi akan ditemukan fiktif-fiktif yang lain karena proses ini masih dalam proses penyelidikan. Ketua DPW APKAN Sultra ini juga meminta Polda Sultra dan KPK mengungkap hal ini, agar publik dapat segera mengetahui siapa penghianat rakyat dalam hal ini. "Kami dari APKAN mendesak Polda Sultra dan KPK segera mengungkap hal ini agar masyarakat tahu siapa yang telah merugikan mereka, dan ini juga menjadi pelajaran bagi birokrat yang mencoba bermain-main dengan anggaran".
Isu desa fiktif ini juga telah sampai ke telinga Presiden RI Joko Widodo. Presiden jokowi pun telah mengitruksikan kepada kemendagri Tito Karnavian untuk mendalami hal tersebut.
Editor: Muh Ardyanto Mustari.
(Dany)
Tidak ada komentar