“Kalau untuk anggaran sebenarnya sudah cukup, tinggal
kita upayakan supaya tepat sasaran, supaya data sinkron tentang siapa yang
harus menerima,” tutur Wapres usai memimpin Rapat Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan Ekstrem, di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (29/09/21).
Lebih jauh, Wapres meminta sinkronisasi data pemerintah
pusat dan daerah agar dapat dipercepat melalui upaya yang dilakukan secara
bersama-sama.
“Ada dua upaya kita dalam melakukan penanggulangan,
berupa perlindungan sosial dan pemberdayaan. Dan rapat ini juga untuk
berkoordinasi hal-hal yang harus diselesaikan,” kata Wapres.
Sebagai informasi, Provinsi Jawa Barat memiliki lima
kabupaten yang menjadi prioritas dalam penanganan miskin ekstrem. Total jumlah
penduduk miskin ekstrem mencapai 460.327 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari
Kabupaten Cianjur 90.480 jiwa, Kabupaten Bandung 93.480 jiwa, Kabupaten
Kuningan 69.090 jiwa, Kabupaten Indramayu 106.690 jiwa, serta Kabupaten
Karawang dengan 106.780 jiwa.
Wapres menyampaikan di waktu yang tersisa tiga bulan di
tahun 2021 ini, pemerintah terus berkomitmen untuk menambah alokasi anggaran
yang secara khusus diprioritaskan untuk lima kabupaten Jawa Barat tersebut.
Maka, Wapres meminta Wakil Gubernur Jawa Barat, dan para bupati di wilayah
prioritas agar dapat memastikan data seluruh rumah tangga miskin ekstrem agar
dapat mengakses seluruh program, baik program pengurangan beban pengeluaran
masyarakan maupun program pemberdayaan masyarakat, sehingga ada kesamaan antara
data di pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Ekstrem Nol
Persen di 2024
Angka kemiskinan beberapa kota di Indonesia masih cukup
tinggi, sebanyak empat persen dari populasi penduduk Indonesia atau sekitar 10
juta penduduk masuk ke dalam ketegori miskin ekstrem. Untuk itu, pemerintah
memiliki target di tahun 2024 agar tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia
dapat mencapai nol persen.
“Pemerintah menargetkan miskin ekstrem dapat mencapai
nol persen di akhir 2024. Karena itu kita sekarang sedang menyelesaikan ini,”
ucap Wapres.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
telah mengusulkan adanya apresiasi bagi daerah yang berhasil menuntaskan jumlah
kemiskinan ekstrem.
“Kami mengusulkan untuk diberikan reward, selain
mungkin mengajukan dana insentif daerah yang biasanya memang diberikan kepada
daerah yang berprestasi itu disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan
ini bisa mengangkat derajat, harkat, dan martabat masyarakat, khususnya yang
kurang lebih 480.000 di Jawa Barat,” ujar Tito
Turut hadir secara langsung Wakil Gubernur Jawa Barat
UU Ruzhanul Ulum, Bupati Bandung, Bupati Cianjur, Bupati Indramayu, Bupati
Karawang, dan Bupati Kuningan. Sementara, Wapres didampingi oleh Sekretaris
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dan Deputi Bidang
Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi.
(Redaksi)
Tidak ada komentar