Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.
Terlihat Fraksi2 Parpol di DPR/MPR ini sangat menikmati kenyamanan dalam suasana Oligarkhi yang digalang oleh Rezim Jokowi. Bahkan saking nyaman nya Ketua MPR RI Bambang Susatyo (yang berasal dari Fraksi Golkar) "pagi"2 hanya berdasar hasil Survey dari Burhanudin Muhtadi yang menyimpulkan bahwa 60% rakyat Indonesia menghendaki Jokowi tiga periode, langsung berucap akan setting SI MPR untuk rubah Konstitusi guna dukung Jokowi tiga periode !
Yang ada dibenak anggota DPR/MPR ini hanya kekuasaan saja , karena dengan begitu bisa melakukan "rampokisasi" asset Negara guna dibagi bagi anggota Oligarkhi untuk bekal hidup lebih lanjut !
Untuk Sektor Ketenagalistrikan baru Fraksi PKS yang secara tegas menentang rencana Kementerian BUMN menerapkan Subholding PLN ( Dunia Energi 23 Januari 2022), karena program ini jelas2 melawan Konstitusi ( krn program Subholding PLN ini satu paket dengan UU No 20/2020 ttg Ketenagalistrikan yang sudah dibatalkan oleh MK dengan putusan No 001-021-022/PUU - I/2003 tgl 15 Desember 2004 serta putusan "Inkonstitusional bersyarat" No 111/PUU - XIII/2015 tgl 14 Desember 2016).
"Program Subholding PLN ini hanya akan mempertegas program 'Unbundling' System yang melawan pasal 33 ayat (2) UUD 1945, 'Cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara' !" , demikian ditegaskan Anggota DPR RI Komisi VII PKS Mulyanto.
Pertanyaan selanjutnya adalah, mana suara atau sikap Fraksi2 DPR RI yang lain ? Terutama dari Komisi VII ? Apa hanya Fraksi PKS saja yang paham masalah PLN ? Fraksi2 yang lain DPR RI ini memang tidak tahu atau sudah dipengaruhi oleh Oligarkhi "Peng Peng" seperti Luhut BP, JK, Dahlan Iskan dan Erick Thohir ?
Innalillahi wa Inna ilaihi roojiuunn !!
JAKARTA, 22 PEBRUARI 2022.
Tidak ada komentar