Teropongtimeindonesia Kab Bekasi - Paska Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kabupaten Bekasi, sorotan publik terhadap dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi semakin menguat. Sejumlah elemen masyarakat sipil pun menyatakan sikap tegas untuk mengawal proses hukum agar berjalan secara transparan dan tuntas.
Ketua Kosmi Indonesia, A. Sofyan, menegaskan bahwa organisasinya akan terus mengawal kasus dugaan korupsi tersebut hingga seluruh fakta hukum terungkap dan para pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban. Hal tersebut disampaikan A. Sofyan kepada awak media saat ditemui di kantornya.
“Penggeledahan ini adalah pintu masuk. Kami mencurigai ada ‘mafia proyek’ yang melibatkan birokrat senior. Kami menuntut KPK berani menetapkan tersangka baru jika bukti-bukti dokumen yang ditemukan di ruang kerja Bupati mengarah pada keterlibatan oknum Kepala Dinas Di Pemkab Bekasi,” tegas A. Sofyan.
“Kami tidak ingin kasus ini berhenti di tengah jalan. Penegakan hukum harus menyentuh semua pihak yang terlibat tanpa pandang bulu, demi mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas,” tambahnya.
Kami Juga Meminta Kepada KPK Para Kepala Dinas Di Pemerintahan Kabupaten Bekasi Di Audit Dan Periksa. Jangan Sampai Negara Di Rugikan Oleh Oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab
Di akhir pernyataannya, A. Sofyan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi jalannya proses hukum dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, partisipasi publik sangat penting agar proses hukum berjalan objektif, transparan, dan bebas dari intervensi kepentingan tertentu.
(Tim/Red)
Tidak ada komentar