Jakarta,Teropongtimeindonesia.com - Senin 4 Mei 2020, Rapat terbatas vidio conference Tim Gugus Tugas Covid 19. di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Dalam rapat melalui vidio converence, juga menyampaikan beberapa hal, yakni
Yang pertama, mengenai penerapan PSBB di 4 provinsi dan 22 kabupaten dan kota. Bahwa juga ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif.
Dan melihat di beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua. Ini perlu evaluasi mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendor.
Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota, kabupaten, maupun provinsi yang melakukan PSBB. Yang kedua, setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur misalnya berapa jumlah pengujian sampel yang telah dilakukan tes PCR apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan, berapa yang telah di-tracing setiap hari, dan betul-betul ini harus dikerjakan.
Masih yang sama, Kemudian juga apakah isolasi yang ketat juga dilakukan, karena melihat ada yang sudah positif saja masih bisa lari dari rumah sakit, yang PDP juga masih beraktivitas diluar sana.
Lanjutnya, Kemudian juga apakah warga yang berisiko, yang manularkan, dan yang memiliki riwayat penyakit, riwayat komorbid ini sudah diproteksi.
Evaluasi-evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan. Kemudian yang ketiga, kita harus melakukan monitor secara ketat potensi penyebaran di beberapa klaster.
Ada klaster pekerja migran, klaster jemaah tablig, ada klaster Gowa, ada klaster rembesan pemudik, ada klaster industri, ini betul-betul dimonitor dengan baik.
Kita lihat bahwa pekerja migran Indonesia, laporan yang saya terima sudah 89 ribu yang sudah kembali dan akan bertambah lagi kemungkinan 16 ribu, iniharus ditangani dan dikawal secara baik di lapangan sehingga tidak muncul gelombang kedua.
klaster industri, harus memastikan industri-industri yang diizinkan beroperasi itu yang mana, Harus dicek di lapangan, dan melakukan protokol kesehatan secara ketat atau tidak.
keempat, yang berkaitan dengan program jaring pengaman sosial. tadi pagi sudah mendapatkan laporan dari Pak Menko PMK mengenai PKH, paket sembako, bansos tunai, BLT, Dana Desa sudah berjalan, tetapi diminta kecepatan agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima yang benar serta semakin cepat diterima akan semakin baik.
" Saya minta minggu ini, ini sudah semuanya bisa diterima" Pintanya
Dan pihak tersebut minta Mensos, juga Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, sampai Kepala Desa turun ke lapangan menyisir. dan diberi fleksibilitas kepada daerah agar kalau ada warga yang miskin, yang belum menerima segera melaporkan agar bisa dicarikan solusinya.
penerima bansos juga di minta dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa, sehingga jelas, tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan, dan bisa melakukan segera koreksi di lapangan.
terakhir, diminta dibuat hotline untuk pengaduan sehingga apabila menemukan penyimpangan penyimpangan kita bisa ketahui secara cepat. " tutupnya
Laporan:Manto
Tidak ada komentar