Teropongtimeindonesia.online-- Bandung -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang juga Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar mengatakan, Jabar mendapat dukungan dari TNI AD untuk meningkatkan kapasitas perawatan pasien COVID-19.
Dukungan berupa barak-barak Sekolah Calon Perwira Angkatan
Darat (Secapa AD) di Hegarmanah, Kota Bandung, yang dikonversi menjadi rumah
sakit (RS) darurat COVID-19 bagi Ruang Isolasi Hijau atau ruangan untuk pasien
dengan gejala ringan.
Terdapat empat barak yang disediakan, tiga di antaranya
menjadi ruang isolasi bagi pasien COVID-19 gejala ringan dengan kapasitas 60
pasien per barak. Saat ini, fasilitas baik bangunan maupun SDM hingga alat
kesehatan dan obat-obatan sudah ada dan siap digunakan.
"Yang sudah sangat siap, minggu ini akan dipergunakan
fasilitas di Secapa AD di Hegarmanah untuk dijadikan fasilitas perawatan bagi
mereka yang positif COVID-19 tapi gejala ringan, sehingga bisa mengurangi beban
rumah sakit. Kabar ini menambah optimisme (penanganan COVID-19)," ucap
Ridwan Kamil saat konferensi pers usai memimpin Rapat Koordinasi Komite
Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar di
Mapolda Jabar, Kota Bandung, Senin (11/1/2021).
Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- menambahkan, kehadiran
rumah sakit darurat COVID-19 di Secapa AD membuktikan kekompakan penanganan
pandemi di Jabar. Rencananya, pihaknya akan mengecek langsung rumah sakit
darurat Secapa AD pada Selasa, (12/1).
"Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan ini
memberitakan semangat kebersamaan Jabar sebagai provinsi yang Forkopimda-nya
kompak, dukungan TNI/Polri luar biasa, ada semangat silih asih, asah,
asuh," tuturnya.
Adapun per 10 Januari 2021, tingkat keterisian tempat tidur
isolasi COVID-19 di Jabar adalah 77,87 persen. Rinciannya, Ruang Isolasi Hijau
terisi 74,75 persen, Ruang Isolasi Kuning terisi 86,58 persen, Ruang Isolasi
Merah terisi 78,82 persen, IGD terisi 39,78 persen, dan ICU terisi 74,15
persen.
Dalam rapat koordinasi ini, Kang Emil juga menekankan
pentingnya pengawasan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau di
Jabar disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional yang
diterapkan di 20 kabupaten/kota mulai hari ini, Senin (11/1), hingga 25 Januari
mendatang.
Kepada TNI, kepolisian, dan Satpol PP, Kang Emil berpesan
agar tiga unsur tersebut mendirikan posko-posko, baik yang terlihat secara
fisik maupun yang sifatnya internal, untuk menjadi tempat koordinasi selama 14
hari.
"Saya titip juga razia restoran dan destinasi wisata,
agar jangan coba-coba langgar protokol kesehatan. Jadikan Waterboom Cikarang
pelajaran, akhirnya ditutup sementara," kata Kang Emil.
"PPKM di Jabar harus paling berhasil dan disiplin,
termasuk juga menjelang akhir pekan merazia surat keterangan bebas COVID-19
dari rapid test antigen," tambahnya.
Dengan PPKM alias PSBB Proporsional di Jabar sekaligus
serentak di Jawa dan Bali, Kang Emil berharap penanganan COVID-19 bisa
meningkat dan ekonomi membaik setelah dua minggu pelaksanaan PPKM.
"Saya memberikan pesan agar semua taat selama 14 hari,
agar setelah 14 hari, supaya kita bisa kembali lebih longgar. Tapi, kalau 14
hari tidak disiplin, PPKM bisa ditambah," tutur Kang Emil.
Ajak Para Ulama untuk Sukseskan Vaksinasi di Jabar
Dalam rapat koordinasi yang dihadiri Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar ini, Kang Emil juga meminta agar Komite
Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar berkolaborasi
dengan para ulama atau tokoh agama untuk menyukseskan vaksinasi di Jabar.
"Arahan saya, ulama ikut divaksin yang pertama,
(misalnya) Ketua MUI, Ketua PWNU, dan Muhammadiyah (Jabar), mewakili mayoritas
masyarakat muslim di Jabar. Tolong dilobi secara khusus, kalau berkenan akan
sangat baik," kata Kang Emil.
"Semata-mata untuk meyakinkan bahwa kita bersama-sama
untuk melaksanakan kegiatan yang sangat penting sebagai solusi satu-satunya
sementara ini untuk menurunkan COVID-19," ujarnya.
Adapun berdasarkan arahan Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia, dari 1,2 juta vaksin yang disiapkan pemerintah pusat pada Tahap I
Termin I, Provinsi Jabar mendapat alokasi 97.080 dosis.
Rencananya, vaksinasi pertama kali dilakukan di tujuh daerah
yakni Kota Bandung, Bekasi, Bogor, Depok, dan Cimahi, serta Kabupaten Bandung
dan Bandung Barat, mulai 14 Januari 2021 bagi SDM fasilitas pelayanan kesehatan
serta 10 pejabat publik esensial.
Di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar, Wakil
Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum akan menjadi orang pertama yang terlibat atau
divaksin. Pasalnya, Kang Emil sendiri sudah menjadi relawan uji klinis fase 3
vaksin COVID-19 di Indonesia.
Terkait jumlah vaksinator atau tenaga penyuntik vaksin, Kang
Emil menjelaskan, terdapat 11 ribu relawan vaksinator yang dilatih hingga akhir
Januari 2021. Ia menegaskan, pihaknya akan terus menambah jumlah vaksinator
untuk mewujudkan target vaksinasi selama 6 bulan.
"Kami akan mengempatkalilipatkan (jumlah vaksinator)
karena target Presiden, (pelaksanaan) vaksinasi kurang dari setahun. Supaya
ekonomi kita bisa segera membaik," ucap Kang Emil.
"Kita menargetkan (vaksinasi) 6 bulan selesai dengan
menduakalilipatkan puskesmas atau titik penyuntikan dan mengempatkalilipatkan
tenaga vaksinator yang sudah terlatih," tegasnya.
Terkait perkembangan zona risiko atau level kewaspadaan di
Jabar, dari data periode 4 Januari 2021 hingga 10 Januari 2021, terdapat enam
kabupaten/kota berstatus Zona Merah (Risiko Tinggi).
"(Zona Merah) ada Kabupaten Garut, Ciamis, Karawang,
Bekasi, serta Kota Bekasi dan Depok," kata Kang Emil.
"Juga dengan berat hati saya sampaikan, Karawang sudah
lima minggu berturut-turut (Zona Merah), dan kita sudah kirimkan tim ke sana,
semoga cepat pulih," ujarnya.
Sementara per 10 Januari 2021, tingkat kesembuhan atau Case
Recovery Rate (CRR) di Jabar sebesar 83,81 persen dan tingkat kematian atau
Case Fatality Rate (CFR) sebesar 1,25 persen. Per 8 Januari 2021, angka
Reproduksi Efektif (Rt) sebesar 1,82.
Tidak ada komentar