Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan (BPKD) Provinsi DKI Jakarta, Edi Sumantri, menjelaskan,
Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran penanggulangan COVID-19.
Namun, ada perbedaan penganggaran pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020,
seluruh anggaran penanggulangan COVID-19 dilaksanakan melalui Belanja Tidak Terduga
(BTT) sebesar Rp 5,5 triliun. Sedangkan, pada tahun 2021, sesuai dengan pasal 5
Permendagri No.64 Tahun 2020 yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk
mengalokasikan anggaran penanganan pandemi COVID-19, diakomodir pada
masing-masing anggaran Perangkat Daerah.
Edi
menyebut, adanya perbedaan anggaran BTT antara tahun 2020 dengan tahun 2021 ini
terjadi karena pada tahun 2021 seluruh kebutuhan penanganan COVID-19 dan jaring
pengaman sosial telah masuk ke dalam anggaran masing-masing Perangkat Daerah. Sehingga,
tidak lagi tersentral pada BTT.
“Jadi,
Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran penanganan pandemi COVID-19
ke dalam DPA Perangkat Daerah, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial,
BPBD, Satpol PP, dan lain-lain. Pemprov DKI Jakarta juga tetap mengalokasikan
anggaran BTT tahun 2021 yakni sebesar Rp 2,133 triliun. Dari jumlah tersebut,
sebanyak Rp 1,946 triliun telah dialokasikan untuk penanganan COVID-19.
Sehingga, selain dari anggaran Perangkat Daerah, penanganan COVID-19 di Jakarta
juga melalui anggaran BTT,” jelas Edi, di Balai Kota Jakarta, pada Jumat
(25/6).
Adapun
pengalokasian dana BTT tersebut digunakan untuk hal-hal di antaranya, insentif
tenaga kesehatan, tenaga vaksinasi, subsidi pangan, tenaga penunjang lainnya,
termasuk untuk penginapan petugas medis, pemberian makan bagi OTG COVID-19,
hingga pembelian peti jenazah. “Sehingga, sisa anggaran BTT saat ini sejumlah
Rp 186 miliar yang akan dialokasikan untuk kebutuhan tidak terduga lainnya,”
imbuhnya.
Sementara
itu, Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Nasrudin Djoko Surjono, turut
menegaskan, fokus pelaksanaan anggaran pada APBD 2021 adalah terkait dengan
penanggulangan COVID-19 dan pencapaian target RPJMD Provinsi DKI Jakarta.
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan lainnya dapat dilaksanakan secara efisien
dan efektif.
"Saya
tegaskan bahwa sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, prioritas utama di DKI
Jakarta adalah keselamatan, keselamatan, dan keselamatan. Sehingga, pada APBD
2021 inipun tetap kami fokuskan pada penanganan COVID-19," tegasnya.
Nasrudin
menambahkan, Pemprov DKI Jakarta turut mengedepankan pelaksanaan kegiatan
melalui skema kolaborasi bersama seluruh elemen masyarakat dan stakeholders
terkait melalui Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) yang dalam situasi
pandemi COVID-19 ini terus dilakukan dan dikembangkan oleh Pemprov DKI Jakarta
dalam berbagai sektor. Di antaranya, sektor pendidikan, pangan, dan UMKM.
"Selain
itu, Pemprov DKI Jakarta tetap mempertahankan bantuan sosial bagi masyarakat
dan kelompok rentan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar mereka dalam
situasi pandemi COVID-19,” terangnya.
Edwin Asmara
Tidak ada komentar