“Hari ini saya bersama Pak Mendag meninjau langsung
terkait dengan proses mulai dari kebijakan DMO (domestic market
obligation) yang diputuskan oleh beliau (Mendag). Kita bicara dengan para
produsen CPO (crude palm oil) yang memiliki kewajiban DMO tadi,” ujar
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Selasa (15/3/2022).
PT Bina Karya Prima Gudang Ex Hargas, jelas Kapolri,
telah menerima CPO dari produsen seharga Rp 9.100 dan diolah kemudian
dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, Rp
14.000.
“Proses produksinya saat ini bisa dua kali lipat dari
yang biasanya dan tentunya ini menjadi catatan kami. Saya akan melaksanakan
pengecekan lagi ke wilayah lain untuk memastikan sebenarnya kebijakan terkait
DMO yang tadi disampaikan itu sudah berjalan,” lanjut Kapolri.
“Kita akan mengecek lagi terkait dengan fenomena di
pasar yang harganya melompat, sementara dari pabriknya langsung harga tetap
sesuai dengan pemerintah dengan mendapatkan suplai DMO dan juga produksi dua
kali lipat,” sambungnya.
Kapolri menyebut Polri akan mengecek pabrik-pabrik
lain. Pengecekan tersebut terkait produksi minyak goreng.
Menteri Perdagangan Lutfi angkat bicara. Menurutnya,
kebijakan domestic market obligation dan domestic price
obligation dapat berjalan baik.
“28 hari terakhir sudah terkumpul lebih dari 500 juta
liter minyak goreng yang ada di masyarakat, tetapi keadaannya meskipun
barangnya ada harganya belum sesuai,” kata Lutfi.
Meski begitu, ia tak menampik potensi terjadinya
kecurangan di masyarakat. Ia berjanji pihaknya akan menindak tegas mafia minyak
goreng.
“Sekarang ini kemungkinan-kemungkinan karena tingginya
harga dunia menyebabkan orang-orang yang sebelumnya tidak berpikir untuk
berbuat curang bisa-bisa berbuat curang. Nah, ini yang sedang kita cek dan kita
peringatkan terutama bagi mafia-mafia minyak goreng yang berusaha untuk
mendapatkan keuntungan sesaat, kita akan datang dan kita akan tertibkan dan
kita akan sikat bersama,” jelasnya.
Tidak ada komentar