Teropongtimeindonesia -Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar rapat bersama dengan Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/4/2022).
Sigit mengungkapkan, dalam rapat tersebut membahas soal isu kelangkaan bahan
bakar minyak (BBM), khususnya jenis solar bersubsidi. Menurut Sigit, dari data
yang ada ketersediaan atau stok solar bersubsidi sebenarnya dalam keadaan aman
dan terjamin untuk masyarakat.
"Jadi dari pengecekan tadi secara umum, kebutuhan bahan bakar minyak kita
khususnya solar, semuanya dalam batas ketahanan yang terpenuhi. Sehingga
tentunya istilah kelangkaan ini, kemudian kita perlu melihat ada hal yang harus
kita dalami karena sebenarnya di satu sisi kebutuhan terhadap solar industri
itu mengalami penurunan," kata Sigit dalam konferensi pers.
Demi mempertahankan tren positif tersebut, Sigit menekankan bahwa saat ini dan
kedepannya, pihaknya akan memastikan stok solar bersubsidi terjamin
ketersediaan dan mengawal penyaluran serta penggunaannya tepat sasaran kepada
masyarakat yang memang sangat membutuhkan.
"Ini yang akan kita jaga. Sehingga kemudian di lapangan solar subsidi
tetap tersedia dan solar industri dipenuhi dengan solar-solar yang memang dipersiapkan
untuk industri. Sehingga keberadaan minyak, solar, BBM yang secara riil. Stok
sebenarnya tercukupi. Ini yang betul-betul kita jaga dan pertahankan,"
ujar Sigit.
Mantan Kabareskrim Polri ini menjelaskan, dalam rapat tersebut memang ditemukan
fakta bahwa terjadinya peningkatan terhadap kebutuhan solar bersubsidi.
Menurutnya, hal itu diakibatkan adanya fenomena kenaikan terhadap tren
produktivitas komoditas industri jenis tertentu.
Tak hanya itu, Sigit menyatakan, perang yang melanda Ukraina dan Rusia juga
menjadi salah satu faktor berkurangnya ketersediaan minyak dan gas di seluruh
dunia, termasuk Indonesia juga terkena dampak.
"Indonesia sampai saat ini khususnya di ASEAN, masih ada di nomor dua
terendah. Karena kita masih menahan harga. Sehingga harga tetap ada di kondisi
yang sama, sebagai contoh adalah solar. Dan juga ada yang dinaikkan namun
sebenarnya masih di subsidi," ucap eks Kapolda Banten tersebut.
Selain itu, Sigit menekankan, saat ini masih terjadi disparitas yang tinggi
antara solar bersubsidi dengan solar industri, kurang lebih sebesar Rp12.500.
Dengan adanya gap tersebut, kata Sigit, penggunaan solar di lapangan terkadang
disalahgunakan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.
"Yang kemudian memanfaatkan disparitas harga ini untuk kemudian mengambil
kebutuhan minyak atau solar untuk industri. Mengambilnya dari SPBU subsidi.
Sehingga tentunya ini menambah beban Pemerintah dan ini juga akan menimbulkan
permasalahan," tutur Sigit.
Seharusnya, ditekankan Sigit, BBM bersubsidi mutlak diberikan kepada kelompok
masyarakat yang memang sangat memerlukan, seperti moda transportasi umum, UMKM,
pedagang kaki lima (PKL), dan yang lainnya.
"Kemudian, ini digunakan untuk kebutuhan industri. Sehingga yang terjadi
adalah kebutuhan industri justru menurun di tengah produktivitas yang meningkat
untuk sektor perindustrian. Namun di satu sisi kebutuhan terhadap minyak yang
seharusnya disubsidi meningkat. Jadi ini yang kita tertibkan," tegas
Sigit.
Disisi lain, Sigit menyebut, kepolisian telah menetapkan 21 orang tersangka di
enam wilayah Polda jajaran terkait dengan kasus dugaan tindak pidana
penyalahgunaan BBM. Adapun keenam Polda yang melakukan penyidikan terkait
perkara itu, yakni, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan
Timur, Bali dan Gorontalo.
Terkait hal ini, Sigit menegaskan, pihak kepolisian tidak akan ragu memberikan
sanksi tegas kepada pihak siapapun yang menyalahgunakan BBM bersubsidi
tersebut.
"Kita sudah menangkap kurang lebih 21 tersangka di enam wilayah. Dan ini
akan terus kita lakukan. Sehingga kemudian distribusi atau peruntukan BBM
bersubsidi ini betul-betul bisa diberikan kepada
masyarakat yang perlu disubsidi. Sedangkan kebutuhan industri tentunya akan
disiapkan dari kuota yang disiapkan untuk industri," papar Sigit.
"Terkait permasalahan. Apabila memang jaraknya jauh dan perlu
pelayanan-pelayanan khusus maka dari Pertamina sudah mempersiapkan. Kalau
memang diperlukan adanya tambahan SPBU untuk industri, termasuk tempat
penyimpanan yang bisa didorong," tambah Sigit sekaligus.
Redaksi TTI-Linenews
Tidak ada komentar