Teropongtimeindonesia -Jakarta - Polri membentuk satuan tugas (satgas) untuk mencegah terjadinya gangguan politik bernuansa kebencian berbasis identitas pada Pilpres atau Pilkada 2024. Polri menggandeng KPU, Bawaslu, dan para partai politik (parpol) dalam satgas itu.
"Untuk mencegah politik identitas dan provokasi maka Polri dan stakeholders terkait
bersama dengan KPU, Bawaslu, Parpol kontestasi pemilu bersama-sama menyiapkan
satgas-satgas," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, kepada
wartawan, Selasa (14/6/2022).
"Untuk memberikan sosialisasi, edukasi dan literasi kampanye yang
bermartabat, menjaga etika, toleransi, moderasi beragama, dan menjaga
persatuan," sambungnya.
Dedi mengatakan, pihaknya juga bakal membentuk focus group discussion (FGD)
yang melibatkan masyarakat. Hal ini guna menjaga persatuan dan keberagaman
agama maupun ras.
"Bersama Kominfo dan para pegiat medsos untuk sosialisasi dan kampanyekan
moderasi beragama, toleransi dan menjaga kebhinekaan," katanya.
Dedi mengatakan, pihaknya juga akan mengaktifkan patroli siber bersama. Hal itu
guna memberikan peringatan kepada orang-orang yang menyebar konten-konten
provokatif.
"Gakkum merupakan ultimum remedium agar kasus-kasus hoax, hate
speech, dan lain-lain tidak terjadi berulang dan masif," ujarnya.
Sebelumnya, Polri siap mengamankan penyelenggaraan dan tahapan Pemilu Serentak
2024. Polri akan menggelar operasi yang dinamakan Operasi Mantap Brata.
"Nantinya Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata dari tingkat Mabes
sampai tingkat polres jajaran," tutur Dedi.
Dedi mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan TNI hingga pemerintah daerah
(pemda) dalam pengamanan ini. Diketahui tahapan awal Pemilu dimulai pada 14
Juni 2022.
"Tentunya Polri juga bekerja sama, bersinergi dengan stakeholder terkait,
TNI, penyelenggara pemilu (KPU), Bawaslu, pemda, dan lain-lain," katanya.
Redaksi
Tidak ada komentar