Budi menjelaskan, berakhirnya kerja sama antara PAM JAYA dan mitra swasta,
yakni PALYJA dan AETRA, pada 31 Januari 2023, menuntut persiapan dan kesiapan
dari semua stakeholdersperusahaan, baik itu Direksi dan Dewan Pengawas,
Manajemen dan Karyawan, Pemerintah bahkan masyarakat Jakarta. Apalagi, setelah
kerja sama berakhir, PAM JAYA menghadapi pekerjaan besar untuk mencapai cakupan
pelayanan hingga 100 persen pada tahun 2030.
“Pada masa transisi (pengakhiran), kunci keberhasilan pelaksanaanya berada pada
peran masing-masing perusahaan (PAM JAYA, AETRA dan PALYJA) di mana setiap
perusahaan dituntut untuk dapat saling bekerja sama, proaktif, dan
partisipatif, serta adaptif dalam melakukan proses transisi. Sedangkan pada
masa transformasi, PAM JAYA harus memastikan pelayanan tetap berjalan tanpa
terganggu dengan proses perubahan yang dilakukan,” terang Budi pada Sabtu
(16/7).
Proses transisi dan transformasi yang dilakukan PAM JAYA memerlukan dukungan dari
semua stakeholders. Pemahaman pentingnya transisi dan transformasi PAM
JAYA perlu dilakukan secara baik dan benar, tidak hanya menjadi tanggung jawab
PAM JAYA semata, tetapi juga peran aktif seluruh stakeholders yang
pada akhirnya mampu mewujudkan cita-cita pelayanan maksimal bagi warga Jakarta.
“Penggantian Direktur Utama (Dirut) PAM JAYA merupakan bagian dari upaya dan
strategi yang dilakukan Pemilik Modal untuk menempatkan pengurus PAM JAYA yang
memiliki integritas, dedikasi, kompetensi yang handal, profesional dan
pengalaman dalam rangka menyiapkan proses transisi dan transformasi yang baik,”
ujarnya.
“Bapak Arief Nasrudin yang sebelumnya telah memiliki pengalaman dan rekam jejak
panjang selaku Direktur Utama Pasar Jaya memenuhi kriteria yang dibutuhkan
dalam proses transisi dan transformasi PAM JAYA. Ia diharapkan mampu bekerja
sama dengan semua stakehorlders dalam menyelesaikan proses transisi dan
transformasi sesuai peraturan perundang-undangan,” lanjutnya.
Penggantian Dirut ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan
peraturan perundang-undangan, di mana Gubernur sebagai Kepala Daerah Yang
Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
(KPM) Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya mempunyai kewenangan dalam
memutuskan pengangkatan dan pemberhentian Direksi. Hal ini telah diatur dalam
peraturan perundang-undangan, antara lain :
- Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota
Jakarta menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya;
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
Untuk diketahui, saat ini, cakupan layanan PAM JAYA sebesar 65% dengan jumlah
sambungan baru sebanyak 909.600 pelanggan dan air yang di produksi sebanyak
20.757 liter perdetik. Untuk mencapai cakupan layanan 100 persen, PAM JAYA
membutuhkan tambahan air sekitar 11.150 liter perdetik.
Menuju 100 persen pelayanan pada 2023 dan tantangan mencapai 100% cakupan
layanan pada 2030 tentu bukan kerja mudah. PAM JAYA harus segera melakukan
langkah-langkah strategis dengan melaksanakan transisi dan transformasi.
“Semoga Bapak Arief Nasrudin sebagai Dirut PAM JAYA yang baru mampu
melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab,” tutup Budi.
Edwin Asmara
Tidak ada komentar