Sebanyak 1.348 unit yang diresmikan terdiri dari 480 unit hunian Menara Swasana
Nuansa Pondok Kelapa (236 unit tipe studio dan 244 unit tipe 2 kamar tidur) dan
868 unit hunian Menara Kanaya Nuansa Cilangkap (538 unit tipe studio dan 330
unit tipe 2 kamar).
“Saya ingat 3 (tiga) tahun lalu kita di sini dan pada waktu itu melakukan pencanangan
dan waktu berjalan hingga akhirnya peletakan batu pertama itu tuntas menjadi
bangunan luar biasa,” ungkap Gubernur Anies.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Anies kembali menegaskan bahwa Pemprov DKI
Jakarta memfasilitasi seluruh kebutuhan hunian warganya. Bukan hanya bagi
mereka yang mencari hunian tetapi juga mereka yang memiliki hunian.
“Saya ingin ajak melihat skala luasnya, mengapa kita memiliki JAKHABITAT? Dan
di dalamnya ada program DP Nol, Rusunawa, Penataan Kampung hingga SIRUKIM untuk
daftar. Ini untuk mereka yang mencari rumah. Namun kita di (Pemprov DKI)
Jakarta harus memfasilitasi baik yang punya rumah maupun yang mencari rumah,“
tambah Gubernur Anies.
“Bagi yang memiliki hunian di bawah Rp 2 M maka Anda bebas PBB, yang huniannya
di atas Rp 2 M untuk 60 meter persegi pertama tidak kena pajak. Sedangkan bagi
yang mencari rumah, kita siapkan berdasarkan kelompok penghasilan sehingga ada
Rusunami, Rusunawa, dan lain sebagainya. Harapannya seluruh instrumen
disiapkankan dengan kebutuhan masing-masing,” paparnya.
Lebih lanjut Gubernur Anies juga menjelaskan bahwa DP Nol direspon amat positif
oleh masyarakat dan hal itu terbukti dengan angka keterisian huniannya yang
sudah mencapai 95 persen.
“DP Nol unik karena masuk dengan mekanisme pasar, tapi ada juga peran
pemerintah dengan intervensi down payment. Hal ini berjalan baik dan kita
bersyukur sudah diresmikan 1.348 unit. Bahkan angka keterisian huniannya sudah
95 persen dan ini lebih tinggi dari apartemen yang baru 70 persen. Artinya kita
memiliki demand yang tinggi. Jadi ini skema yang menarik bagi swasta juga dan
mudah-mudahan bisa semakin eskalasi lebih banyak lagi,” terangnya
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI
Jakarta, Sarjoko menerangkan, sebagai upaya memberikan pelayanan perumahan yang
terintegrasi di Kota Jakarta, pendaftaran hunian DP Nol Rupiah
dilaksanakan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Perumahan
Permukiman (SIRUKIM).
“Pendaftaran dalam waktu dekat dapat diakses melalui aplikasi SIRUKIM. Aplikasi
ini juga terkoneksi dengan aplikasi sistem kependudukan yang dikelola
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta dan aplikasi sistem
perpajakan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, sehingga
memudahkan dan mempercepat petugas dalam melaksanakan verifikasi atas kevalidan
administrasi kependudukan serta kepemilikan aset rumah dari para Calon Penerima
Manfaat,” terang Sarjoko.
Lebih lanjut, masyarakat juga dapat melihat show unit serta mendapatkan layanan
informasi terkait ketersediaan unit DP Nol hingga melakukan pendaftaran dengan
mengunjungi Galeri Huni JAKHABITAT di Taman Martha Tiahahu, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan.
Sebelumnya pada periode Januari 2018-Agustus 2019 telah dilaksanakan penyediaan
hunian JAKHABITAT DP Nol Rupiah di 3 lokasi sebanyak 984 unit hunian, terdiri
Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa sebanyak 1 tower 780 unit, Tower Bunaken
Sentraland Cengkareng sebanyak 1 tower 166 unit, dan Bandar Kemayoran sebanyak
2 tower 38 unit hunian. Dengan adanya peresmian hari ini, total hunian DP Nol
yang disediakan sebanyak 6 tower dan 2.332 tower.
Dan terhadap para pemilik unit hunian tersebut telah disalurkan dana Fasilitas
Pembiayaan Pemilikan Rumah (FPPR) sebesar Rp 250 Miliar bagi 936 Penerima
Manfaat (PM), sehingga penyaluran dana FPPR telah mencapai 95,12% dari total
penyediaan hunian tersebut.
Pada kesempatan tersebut, turut diserahkan pula Sertifikat Hak Milik Satuan
Rusun (SHM Sarusun) oleh Gubernur Anies sebagai pihak pemerintah (Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kanwil BPN yang memproses penerbitan SHM
Sarusun) kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebagai pelaku pembangunan
dengan disaksikan perwakilan penerima manfaat. Hal itu juga menegaskan komitmen
BUMD Pemprov DKI yang dengan cepat menuntaskan kewajibannya untuk menerbitkan
SHMSR hanya dalam kurun waktu 2 tahun sejak 2019.
Edwin Asmara
Tidak ada komentar