Teropongtimeindonesia-Garut-Pimpinan Cabang (PC) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Garut menyelenggarakan kegiatan Sarasehan Politik Lintas Iman dengan tema “Mendorong Politik keragaman untuk indonesia yang plural dan demokratis”. Acara ini digelar sebagai bagian dari program Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan untuk Persaudaraan dan Toleransi yang bekerjasama dengan Jisra Fatayat NU Jawa Barat, pada Sabtu (28/10/23).
Kegiatan yang dihelat di Aula Kemenag ini melibatkan Kemenag Kab. Garut, manager Program Jisra-PW Fatayat NU Jabar, dan 50 Perwakilan Lembaga/Organisasi Mitra Fatayat NU Kab. Garut.
Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Garut dalam sambutannya berharap kepada seluruh tokoh agama dan kepercayaan nantinya dapat memberikan pencerahan kepada para jamaah dilingkungannya masing-masing sehingga pemilu dapat berjalan lancar, aman, damai dan sukses.
"Karenanya kita faham dan yakin semuanya mencintai kedamaian, kenyamanan, keamanan dan harmonis, nah ini semua yang membentuk tidak lain adalah kita semua, pemerintah hanya sebagai fasilitator tetapi rakyatlah yang melaksanakannya." Ucap H. Muhtarom, M.Ag.
Sementara itu, ketua PC Fatayat NU Garut, Hj. Ai Sadidah, M.Si mengatakan, pertemuan lintas iman dinilai perlu diperkuat demi menangkal bahaya praktik politik identitas yang bisa semakin menguat menjelang Pemilihan Umum 2024. Sebab, apabila tidak diantisipasi, praktik politik identitas dikhawatirkan akan mengancam kemajemukan bangsa.
”Oleh karena itu, kerja lintas iman di tengah masyarakat majemuk, khususnya di Kabupaten Garut, harus semakin ditingkatkan. Dialog antar-agama dan kepercayaan harus dilihat sebagai kebutuhan nyata dan bukan sekadar kenikmatan intelektual,” katanya dalam sambutan.
Sambung Ai Sadidah lagi, dialog lintas agama dan kepercayaan, bahkan harus dibebaskan dari jebakan basa-basi sosial-politik. Ia juga mengimbau agar kegiatan tersebut tidak hanya berupa sikap reaksioner ketika menghadapi gejolak sosial politik.
Menurutnya, upaya banyak pihak menjadikan agama sebagai komoditas politik dan ekonomi demi mendulang dukungan. Ia menyadari bahwa agama sudah lama dijadikan komoditas dalam kontestasi politik. Agama juga sangat diminati para elite politik untuk mendulang dukungan untuk kepentingannya.
Masih di lokasi yang sama, Chotijah Fanaqi menambahkan, penggunaan agama ataupun bentuk politik identitas lainnya itu akan mengancam kemajemukan bangsa.
”Tahun politik 2023-2024 diprediksi akan menjadi tahun yang cukup berat kita hadapi. Salah satu hal yang mengemuka saat ini adalah menguatnya politik identitas yang mengancam sendi-sendi kemajemukan kita dan akan merobek tenun kebangsaan kita,” ujar Pengurus Bidang Dakwah Fatayat NU Kabupaten Garut kepada tim media.
Untuk menyikapi dinamika menjelang Pemilu 2024, terang Chotijah, masyarakat membutuhkan landasan etik dan moral. Peran lembaga keagamaan, termasuk gereja, dibutuhkan untuk menanamkan moralitas politik kepada warga.
Dengan demikian, masyarakat tidak memilih wakilnya di parlemen atau pemerintahan dengan hanya pertimbangan primordial atau sektarian.
”Masyarakat diharapkan memilih karena nurani yang digerakkan oleh rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat banyak,” ucapnya.
Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang dipandu langsung oleh Hilwan Fanaqi selaku fasilitator. Dalam sesi ini, para peserta diberikan ruang untuk menyampaikan beberapa pandangan terkait keterlibatan kaum minoritas dalam pengambilan kebijakan, kemudian wacana tentang pemilu yang ramah, dan pencegahan politik identitas.
Pewarta : M.Y.A Sastradimadja
Tidak ada komentar