Penegakan Hukum, Polres Morut Diminta Tidak Tebang Pilih

Teropongtimeindonesia -Morut- Syahrudin Ariestal Douw, SH dari Kantor TM. ETAL & Partners mengkritik penegakan hukum Kepolisian Resort (Polres) Morowali Utara (Morut). Pasalnya, penegakan hukum di Polres Morut dinilai tebang pilih. Hal ini disampaikan Ariestal Douw melalui rilis yang dikirimkan kepada media ini, Rabu (15/9/2021).   

“Polres Morut harus jadi pengayom rakyat, bukan jadi pengayom investasi. Hal ini terkait dengan penahanan 2 orang masyarakat desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara. Diantaranya. M. Yahya alias papa Fauzan dan Pak Ancong alias papa Adi yang protes keras atas tindakan PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI),” tulis Ariestal Douw. 

Menurut Etal sapaan Alumnus Untad Palu ini, protes bermula, saat PT. GNI dan perusahaan kontraktornya menggunakan jalan yang di bangun diatas lahan pak Saharudin. lahan tersebut adalah lahan yang memiliki bukti kepemilikan. lahan milik pak Saharudin itu adalah lahan kosong, kemudian antara Saharudin dan M. Yahya membuat perjanjian tertulis pinjam pakai lahan dengan tujuan pak Yahya buat jalan untuk kepentingan mengeruk material diatas Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik M. Yahya.

“Dari perjanjian antara M. Yahya dan Saharudin itu, dibangunlah jalan pribadi menggunakan uang pribadi pak Yahya. Belakangan PT. GNI dan perusahaan kontraktor tanpa izin pak Yahya dan Saharudin ikut menggunakan jalan yang dibangun pribadi tersebut. Di tegaskan bahwa jalan dibangun oleh Yahya dan Saharudin tidak pernah di bantu menggunakan dana desa maupun dana APBD,” bebernya.

Karena jalan itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, lanjut Etal, maka sering mengalami kerusakan. Karena kerusakan tersebut, pak Yahya dan Saharudin meminta agar perusahaan memperbaiki jalan tersebut, tapi perusahaan tidak pernah memiliki itikad baik memperbaiki jalan yang dibangun oleh pak Yahya. Bahkan pak Yahya menawarkan kerjasama memperbaiki jalan, akan tetapi nihil. 

“Akibat hal tersebut, pak Yahya mengambil langkah tegas melarang perusahaan menggunakan jalan. Bentuk protesnya adalah melubangi jalan yang dia bangun agar Mobil mobil perusahaan tidak melewati jalan tersebut,” ungkap Etal. 

Naas, langkah protes Pak Yahya berbuntut penjara, pihak perusahaan melaporkan pak Yahya melakukan pengrusakan jalan umum. Polres Morut dengan gesit memproses laporan perusahaan dengan menahan pak Yahya dan Ancong pada tanggal 19 Agustus 2021 hingga sekarang.  Atas peristiwa tersebut, kami kuasa hukum pak M. Yahya dan Ancong mengambil langkah hukum perdata dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Poso tanggal 24 Augustus 2021 dengan Nomor Registrasi Perkara 118/Pdt.G/2021/PN.Poso. 

“Dan adapun tergugat adalah PT. GNI yang menggunakan jalan yang dibangun M. Yahya tanpa izin dan tanpa hal, serta turut tergugat Polres Morowali Utara sebagai pihak yang turut melakukan pembiaran. dan termasuk Kades Bunta yang mengetahui dan mengesahkan kepemilikan lahan pak Saharudin dan perjanjian antara Saharudin dan M. Yahya. Untuk saat ini proses persidangan telah berjalan 2 kali, dan tahapan mediasi gagal,” ujar Etal sapaan advokad alumnus Untad Palu,” imbuhnya.

Dalam peristiwa yang lain, PT. GNI juga melakukan penggusuran lahan bersertifikat hak milik dan pengrusakan tanaman kakao sebanyak 200 pohon Kakao. Sertifikat atas nama Saharudin itu sah sebagaimana sertifikat nomor: 01220 tanggal 4 April 2009. Tapi sayangnya pihak Polres seakan tutup mata dan tidak melindungi hak keperdataan masyarakat. “Terhadap hal tersebut, kami mengecam dan akan menempuh upaya hukum terhadap prilaku diskriminatif dalam penegakan hukum di Morowali Utara. Dan besok rencananya kami akan melaporkan dugaan pengrusakan tersebut,” tutup Syahrudin Ariestal Douw, SH.