Oleh Dodi Karnida
Dalam pemberitaan saat sekarang ini, masih terdapat media yg mengutip pernyataan awal Prabowo tentang rencana evakuasi WN Palestina.
"Kami juga siap menerima korban-korban yang luka-luka, dan nanti segera kirim Menlu untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak daerah tersebut bagaimana pelaksanaannya untuk kami siap evakuasi mereka yang luka-luka," kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (9/4/2025). Prabowo menyatakan, siapapun warga Palestina yang terluka boleh mendapatkan pengobatan di Indonesia, termasuk anak-anak yatim piatu dan warga yang terkena trauma. "Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kita perkirakan mungkin jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama", ujar Prabowo.
Terhadap rencana tersebut, banyak respon kelompok keagamaan, tokoh-tokoh ulama dan masyarakat yg kurang setuju karena dengan mengevakuasi penduduk Gaza ke luar wilayahnya dapat dianggap sebagai mendukung, memuluskan agenda zionis untuk menguasai sepenuhnya wilayah Gaza.
Respon yg terakhir datang dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) yg menyatakan, rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia perlu dikaji secara matang. Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (SE KKC) PGI Pendeta Johan Kristantara mengingatkan agar rencana evakuasi ini tidak dilakukan secara sembrono. "Gagasan ini tentu memerlukan kajian secara lebih mendalam. Tidak dilakukan secara sembrono, perlu dikaji karena tentu saja ada prinsip-prinsip HAM," kata Johan di Kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Senin (14/4/2025).
Selain terkait masalah strategi global politik di Timur Tengah dan masalah hukum internasional yg harus diperhitungkan secara cermat, pemerintah juga harus memperhitungkan masalah kesiapan anggaran.
Mari kita coba urai satu persatu anggaran yg diperlukan tersebut.
1. Anggaran Tim Advance ke Yordania. Kita asumsikan bahwa evakuasi ini dilakukan dari Yordania dengan pertimbangan bahwa hubungan Prabowo dengan Abdullah II bin Al Hussein Raja Yordania saat ini sangat dekat sejak mereka masih muda. Minggu (13/04/25), Prabowo dijemput langsung oleh raja di tangga pesawat ketika tiba di Amman. Kemudian Prabowo duduk di sebelah kanan sopir dalam mobil yg menuju hotel dan sopir itu ialah raja sendiri.
Dengan memilih titik evakuasi dari Amman maka urusan perizinan, pencarian tempat akomodasi/evakuasi dan pembebanan anggaran sepertinya akan dibantu tuan rumah secara lancar.
Tim Advance ini mungkin sekitar 50-90 orang terdiri atas tentara, polisi, tenaga medis, pejabat imigrasi, pejabat diplomatik, kuli tinta.
2. Anggaran operasional pesawat untuk mengangkut 1.000 orang WN Palestina (WNP) dan anggaran konsumsi untuk petugas dan WNP selama proses evakuasi dan selama perjalanan ke wilayah Indonesia.
3. Anggaran penyediaan paspor/dokumen perjalanan untuk petugas kita (total sekitar 200 orang) dan WNP sendiri (1000 orang), termasuk biaya visa dan biaya izin tinggal selama mereka tinggal di Indonesia (1 tahun, 2 tahun atau berapa tahun?).
4. Anggaran akomodasi, konsumsi, pemeliharaan/perawatan kesehatan WNP selama mereka berada di wilayah Indonesia (1 tahun, 2 tahun atau berapa tahun).
5. Anggaran pemulangan mereka ke Palestina atau evakuasi ke negara lain jika misi kemanusiaan kita sudah tuntas.
6. Anggaran pengamanan dan kordinasi internasional dengan berbagai pihak termasuk dengan pihak non pemerintah di Indonesia yg berminat untuk membantu misi kemanusiaan dimaksud.
Di tengah-tengah kebijakan efisiensi pemerintah saat ini, tersediakah anggaran yg diperlukan tersebut ? Dapatkah revisi anggaran dilakukan dalam waktu yg sesingkat-sesingkatnya ?
Sehubungan dengan beban anggaran dan beban pekerjaan yg sangat besar sebagaimana tergambar di atas, penulis mendorong kepada pemerintah untuk berfikir ulang secara jernih.
Penulis berpendapat bahwa misi kemanusiaan ini harus tetap dilakukan tetapi tidak dengan cara mengevakuasi mereka ke wilayah Indonesia.
Misi kemanusiaan tetap dilakukan di wilayah Palestina dengan melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas diplomasi, mobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi misalnya membangun rumah sehat (RS), perumahan, tempat ibadah (masjid dan gereja), sekolah, universitas, jalan raya dan fasilitas umum lainnya serta bahan materi pendidikan dan atau peralatan kesehatan.
Semua kegiatan misi kemanusiaan itu dilakukan di wilayah Palestina dan bukan di luar wilayah Palestina apalagi di wilayah Indonesia.
Semoga saja pemerintah segera mengakhiri misi evakuasi Palestina ini yg merupakan konsep Khofifah Indar Parawansa ketika akan berkampanye untuk menjadi Calon Gubernur Jawa Timur tahun 2024. Konsep ini sudah kadaluarsa dan tetap akan blunder jika didaur ulang.
(Dodi Karnida HA., Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan Tahun 2020-2021).
Tidak ada komentar