Oleh Dodi Karnida
Rabu (16/04/2025) Wakil Kepala Pusat Kesehatan TNI (Wakapuskes TNI) Laksma TNI Dr. dr. R.M. Tjahja Nurrobi, M.Kes., Sp.OT(K) Hand., didampingi para petinggi kesehatan TNI, melepas keberangkatan personel Satgaskes TNI di Bandara Soekarno-Hatta yang akan berangkat menuju ke Palestina dan Mesir.
Sebelumnya, tim Satgaskes TNI Gaza juga mendapatkan pembekalan dari Wakil Kementerian Pertahanan RI (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto, kemudian dilanjutkan pembekalan oleh Dirstrahan Kemhan RI Mayjen TNI Ujang Darwis, M.D.A., di Aula Kementerian Pertahanan-Jakarta.
Acara pelepasan Satgaskes TNI ke Gaza Palestina batch 3 ini berjumlah sebanyak 25 orang dari tiga matra TNI baik medis dan paramedis. Di antaranya terdapat dokter spesialis bedah, ortologi, penyakit dalam, anestesi, rehabilitasi, radiologi, emergency medic dan anak serta perawat, fisioterapis, radiologi, analis medis, hingga tenaga farmasi.
Pengiriman tenaga kesehatan kali ini merupakan pergantian Satgaskes TNI batch 2 sebanyak 25 orang juga dan misi kemanusiaan di Field Hospital UEA di Raffah, Palestina (10 orang) dan di Floating Hospital UEA di El Arish, Mesir (15 orang).
Itulah berita terkini tentang misi kemanusiaan kita bagi rakyat Palestina.
Berita lainnya terkait Palestina antara lain aksi bela Palestina yg diinisiasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya Sabtu (19/04/25).
Sementara untuk Minggu pagi, 20/04/25 aksi Peduli Palestina akan dipimpin oleh Aa Gym di depan Gedung Sate dan Gedung Merdeka Bandung, oleh MUI Kota Tangerang di Taman Elektrik Pusat Pemerintah Kota Tangerang dan di beberapa daerah lainnya di Indonesia.
Dari kedua berita di atas, sudah jelas terlihat bahwa komitmen pemerintah maupun masyarakat kita untuk membela perjuangan rakyat Palestina, masih sangat tinggi walaupun sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu oleh berbagai generasi.
Namun demikian, pada pemerintahan Presiden Prabowo yg baru berjalan 6 bulan ini, ada rencana misi kemanusiaan pemerintah berupa evakuasi tahap awal terhadap 1000 orang Warga Gaza (WG) ke Indonesia yg mendapat respon yg kurang sejalan yaitu dari berbagai lapisan/tokoh masyarakat, akademisi termasuk dari kalangan berbagai agama atau pengamat.
Dalam salah satu media nasional, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyentil Presiden Prabowo Subianto yang berencana mengevakuasi warga Gaza, khususnya tenaga kesehatan dan pendidik Palestina, ke Indonesia.
Agus mengingatkan, masih banyak persoalan dalam negeri yang belum terselesaikan.
"Kan tidak ada permintaan dari masyarakat dunia atau siapa supaya kita menghindari genosida, ngambil orang, itu kan enggak ada. Lah ngapain nambah kerjaan. Orang kita di dalam negeri saja sedang susah," ujar Agus Jumat (18/4/2025).
Menurut hemat penulis, walaupun ada mandat organisasi internasional yg harus kita patuhi, proses evakuasi WG itu bukan hal yg sederhana (baca opini penulis: Evakuasi Warga Gaza Tidak Murah dan Tidak Mudah).
Untuk proses evakuasi dimaksud, yg harus dipikirkan bukan hanya ketersediaan SDM, anggaran yg besar dan niat saja tetapi juga strategi politik global, faktor Ipoleksosbudhankam dan karena ini menyangkut orang asing yg tidak boleh tinggal di wilayah Indonesia selamanya dan mereka harus kembali (repatriasi, deportasi) ke kampung halamannya di Gaza, maka ketersediaan paspor (identitas diri dan identitas kewarganegaraan) dan visa (izin untuk melakukan perubahan ke wilayah Indonesia) mutlak adanya.
Tanpa kedua dokumen dimaksud, itu berarti bahwa kita mengundang kehadiran orang asing secara ilegal (ilegal entry dan ilegal stay) dan pada akhirnya menambah kekisruhan pengendalian orang asing selain pengungsi internasional yg jumlahnya ribuan dan masih tetap bercokol di Indonesia bertahun-tahun tanpa kepastian.
Kita berharap bahwa pemerintah akan berpikir lebih jernih lagi atas rencana evakuasi dimaksud seraya tetap menyalakan semangat misi kemanusiaan, semangat membantu perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina.
Oleh karena kita sudah memiliki pengalaman melakukan misi kemanusiaan pengiriman tenaga kesehatan sebagaimana disampaikan di atas, dari pada melakukan evakuasi ke wilayah Indonesia yg terlalu banyak resikonya, maka pilihan terbaik adalah melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas misi yg telah berlangsung selama ini yaitu misi diplomatik dan misi kemanusiaan itu.
Dalam misi diplomatik, mungkin sebaiknya kita menata ulang inovasi diplomasi dimaksud dengan mengoptimalkan peran Wakil Menteri Luar Negeri dan untuk misi kemanusiaan juga diwujudkan inovasi-inovasi lain misalnya dengan melakukan mobilisasi, sinergitas bersama berbagai unsur masyarakat yg selama ini getol melakukan aksi kemanusiaan untuk Palestina.
Dengan semangat kebersamaan yg terjaga dan terus menerus antara pemerintah dan masyarakat, tentu hasilnya juga akan lebih baik, lebih signifikan daripada yg telah kita capai selama ini.
Dodi Karnida HA., Kadiv Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sulsel Tahun 2020-2021.
Tidak ada komentar