 |
| Penulis bersama Mr. Binali Yildirim PM Turki (2016-2018), pro Palestina di Masjid Istiqlal-Jakarta (2024) |
Oleh Dodi Karnida
Penulis kutip dari berbagai media, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengisyaratkan bahwa pemerintahnya kini terbuka untuk kesepakatan dengan Hamas, bahkan yang akan mencakup langkah "mengakhiri pertempuran" di Jalur Gaza.
Isyarat itu, seperti dilansir AFP dan The Guardian, Senin (19/05), disampaikan oleh kantor PM Israel pada Minggu (18/05) waktu setempat, ketika perundingan untuk mewujudkan gencatan senjata terbaru di Jalur Gaza sedang digelar di Doha, Qatar, beberapa hari terakhir.
Sebelumnya sikap Netanyahu demikian keras sebagaimana dimuat dalam Middle East Monitor (MEMO) yg memberitakan bahwa Netanyahu bertemu dengan Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset pada Minggu (11/05) lalu.
Pertemuan itu entah bagaimana bocor ke media dan mengungkap isi percakapan Netanyahu dengan para anggota komite.
Pada momen itu, Netanyahu mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Tel Aviv "menghancurkan rumah-rumah [di Gaza] agar warga Palestina tidak punya tempat untuk kembali."
"Satu-satunya hasil yang jelas adalah warga Gaza memilih untuk beremigrasi ke luar Jalur Gaza," ucap Netanyahu, dalam transkrip yang bocor ke surat kabar Israel Maariv.
Netanyahu menambahkan masalah utama saat ini yaitu "menemukan negara-negara" yang mau menampung mereka.
"Saya tahu saya akan mengecewakan beberapa orang di sini, tapi kita tidak sedang bicara tentang permukiman Israel di Jalur Gaza," ujar Netanyahu kepada anggota parlemen.
Menurut transkrip yang diperoleh Maariv, salah satu anggota Knesset, Limor Son Har-Melech, menyarankan agar Israel membawa komunitas Yahudi di Amerika Serikat untuk menghuni Gaza.
Terkait dengan rencana relokasi warga Gaza ke negara lain, Donald Trump dan Netanyahu telah mengincar Libya yg berpenduduk 7 juta dan saat ini berada dalam kendali Amerika, sebagai lokasi prioritas.
Media nasional kita, Selasa (20/05) memberitakan bahwa Donald Trump dilaporkan sedang menyusun rencana untuk memindahkan satu juta warga Palestina secara permanen dari Gaza ke Libya.
Demikian dikutip The Telegaph yang melansir NBC News, bahwa pejabat AS telah memulai diskusi dengan pemerintah Libya tentang pemukiman kembali setengah dari populasi jalur (Gaza) tersebut.
Diberitakan juga bahwa meskipun tekanan AS terhadap Benjamin Netanyahu, untuk mengakhiri operasinya di Gaza terus meningkat, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) meluncurkan Operasi Gideon’s Chariots, yang akan memperluas operasi militer ke sebagian besar wilayah tersebut.
Peningkatan pengeboman Israel telah menewaskan sekitar 250 orang di Gaza dalam 48 jam terakhir, menurut pejabat di kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.
Pada Selasa, (20/05) penulis membaca dalam platform X.com dari @erlanishere terkait update Gaza yg muncul pada pkl.03.04 wib, bahwa
"RS Indonesia di Gaza diserang tentara Zionis. Generator listriknya dibom, sehingga rumah sakitnya mengalami mati listrik. Para pasien terjebak dan kesulitan untuk dievakuasi".
Terkait dengan kondisi di Gaza ini, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan penolakan terhadap wacana untuk merelokasi rakyat Gaza dari tanah mereka di tengah konflik dengan Israel.
Pernyataan itu disampaikan Puan dalam sambutannya di acara Sidang Pembukaan Parliamentary Union of the OIC (OKI) Member States (PUIC) ke-19 di kompleks parlemen, Rabu (14/05).
Selain dihadiri para ketua parlemen negara anggota, turut hadir Presiden Prabowo Subianto.
"Kita harus menolak gagasan merelokasi rakyat Palestina dari wilayah Gaza.
Gaza adalah milik rakyat Palestina," kata Puan dalam pernyataannya.
Puan mengungkap keprihatinannya sebab acara tersebut berlangsung di tengah situasi Gaza yang menyedihkan dan menyentuh nilai kemanusiaan.
Banyak masyarakat sipil yang menjadi korban, anak-anak dan perempuan kelaparan, hingga rumah sakit dan sekolah hancur akibat perang.
"Kita harus dapat membantu dengan berbagai cara dan pengaruh yang kita miliki, untuk dapat mengakhiri situasi yang tidak berperikemanusiaan di Gaza," katanya.
Puan yg didapuk menjadi Presiden Uni Parlemen Negara OKI menilai bahwa Gaza harus dibangun kembali.
Bukan hanya dalam bentuk fisik, namun juga dengan harga diri, keadilan, dan harapan.
Seluruh parlemen di dunia menurutnya harus mendorong lebih besar pengakuan kepada Palestina.
"Kita juga harus mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui solusi dua-negara," katanya.
Terkait masalah relokasi atau evakuasi warga Palestina (Gaza) sejak bulan Juni 2024, yaitu sejak adanya wacana yg disampaikan pertama kali oleh Khofifah Indar Parawansa sebagai Bakal Calon Gubernur Jawa Timur tentang evakuasi 1000 orang warga Palestina ke Indonesia, setidaknya penulis telah menerbitkan 15 opini yg memuat informasi, keprihatinan, sikap atau masukan yg berperspektif keimigrasian agar pemerintah tidak salah langkah.
Opini-opini dimaksud antara lain berjudul, "Apakah Ada Jaminan Warga Palestina Yg Dibawa Ke Indonesia Itu Bisa Kembali Ke Tanah Airnya ?" (21/06/2024), "Prabowo Membantu Misi Trump Di Palestina ?" (13/04/25) dan Dengarkan Suara Rakyat, Cermati Rencana Trump Di
Gaza" (24/05/25).
Atas pernyataan Puan di atas, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi menanggapi penolakan rencana relokasi warga Palestina dari wilayah Gaza oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
"Pemerintah itu tidak merelokasi warga Palestina, kita mau mengobati warga Palestina yang misalnya perlu pengobatan, yang cedera, luka parah butuh pengobatan, dilakukan pengobatan di Indonesia, diperbaiki di Indonesia," kata Hasan, Sabtu (17/5/2025).
Ia menyebut bahwa rencana untuk melakukan pengobatan bagi warga Palestina tidak berarti bahwa mereka akan tinggal secara permanen di Indonesia. Menurutnya rencana ini adalah salah satu langkah kemanusiaan dari pemerintah Indonesia untuk warga Palestina.
Untuk evakuasi itu pun, kata dia, diperlukan banyak syarat. Harus ada persetujuan dari otoritas Palestina hingga persetujuan negara-negara di sekitarnya.
Di tengah-tengah wacana saling-silang antara gedung parlemen Indonesia dan istana negara, berbagai masyarakat yg peduli tragedi kemanusiaan di beberapa kota dunia khususnya di Eropa, Asia dan Amerika, melakukan demonstrasi menyampaikan keprihatinannya atas proses genosida yg saat masih berlangsung di Gaza.
Di Indonesia sendiri, Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) menggelar aksi di Jalan Medan Merdeka Selatan (di depan pintu masuk Silang Barat Daya Monas) Jakarta Pusat, Minggu (18/5/2025).
Dalam aksi tersebut, warga menyuarakan penolakan genosida yang dilakukan terhadap rakyat Palestina.
Terdapat satu panggung yang digunakan para simpatisan untuk menyampaikan orasi sejak pukul 07.30 WIB hingga 09.00 WIB.
Mereka terlihat mengenakan berbagai atribut yang identik dengan Palestina, seperti syal berwarna bendera Palestina.
Dikumpulkan dari berbagai sumber, terdapat enam poin utama yang disuarakan dalam aksi ini, yaitu :
1. Nakbah yang terjadi pada tanggal 15 Mei 1948, ketika ratusan ribu rakyat Palestina dibantai oleh kaum Zionis Israel, adalah malapetaka sejarah yang tidak boleh terulang. Tragedi kemanusiaan dan genosida di Gaza merupakan penjelmaan modern dari Nakbah yang harus segera dihentikan.
2. Mengusulkan kepada PBB agar tanggal 15 Mei, yang telah ditetapkan sebagai Hari Tragedi Kemanusiaan, diperingati di seluruh dunia, serta ditindaklanjuti dengan penerbitan resolusi Majelis Umum PBB berdasarkan fatwa ICJ dan amar ICC untuk menghukum Israel dan menangkap Benyamin Netanyahu.
3. Menghargai pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang pembelaan terhadap kemerdekaan Palestina, serta mendorong tindakan nyata untuk menghentikan kekejaman Zionis Israel yang didukung oleh Amerika Serikat terhadap rakyat Palestina.
4. Indonesia perlu menggalang dukungan dari negara-negara yang mencintai keadilan dan perdamaian untuk menghentikan genosida di Gaza/Palestina, sekaligus mendesak Amerika Serikat agar menghentikan dukungannya terhadap Israel.
5. Untuk memperlemah kekuatan ekonomi yang digunakan dalam mendukung genosida dan penghancuran Gaza, kami menyerukan kepada seluruh masyarakat dan mendorong pemerintah untuk memperkuat gerakan boikot terhadap produk Israel serta produk lain yang terafiliasi dengan Israel, sebagaimana telah diputuskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
6. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu melaksanakan amanat Konstitusi UUD 1945 demi mewujudkan perdamaian abadi dan menghapus segala bentuk penjajahan dari muka bumi, termasuk penjajahan Zionis Israel atas tanah Palestina.
Dengan adanya aksi nyata pro Palestina dan Anti Genosida di Jakarta itu, menunjukkan bahwa ternyata langkah masyarakat yg simpati terhadap perjuangan rakyat Palestina lebih nyata daripada langkah parlemen maupun pemerintah.
Masyarakat memobilisasi diri untuk menyampaikan pesannya yg pro Palestina dan anti genosida, sementara langkah konkret parlemen masih belum terlihat jelas dan demikian juga langkah pemerintah yg apalagi disertai dengan pernyataan bahwa rencana evakuasi itu harus mendapatkan persetujuan dari otoritas setempat (Palestina) maupun negara-negara di sekitarnya.
Atas pernyataan tersebut, penulis menganggap bahwa langkah yg akan ditempuh pemerintah masih jauh untuk menghasilkan hal yg konkrit padahal rencana pemerintah itu sudah digaungkan sejak beberapa bulan lalu yg ditegaskan kembali pada tanggal 09/04/25 saat Prabowo berangkat memulai kunjungan resmi ke Turki, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, Qatar, dan Yordania dalam rangka meminta dukungan untuk evakuasi 1.000 warga Gaza, Palestina.
Sebagaimana telah penulis sampaikan di atas bahwa setidaknya ada 15 opini penulis yg diterbitkan guna menjadi masukan bagi pemerintah supaya tidak salah langkah, yg di dalamnya terkandung bahwa rencana evakuasi 1000 orang warga Gaza ke Indonesia itu diperlukan setidaknya :
1. Anggaran triliunan rupiah belum termasuk biaya keimigrasian mereka (pengadaan paspor Palestina, biaya visa Indonesia, biasa izin tinggal mereka selama tinggal di Indonesia);
2. Peraturan Presiden RI tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM) bagi WN Palestina, karena tujuan kehadiran WN Palestina di Indonesia itu tidak seperti kehadiran WNA lainnya yg dikenai peraturan keimigrasian yg umum;
3. Jaminan kondisi sosial kemasyarakatan selama mereka tinggal di Indonesia. Hal ini penting mengingat ribuan pengungsi internasional dari berbagai negara, saat ini masih tinggal di Indonesia tanpa izin keimigrasian yg sah, tidak jelas nasibnya dan bahkan dapat mengancam Ipoleksosbudhankam kita;
4. Kepastian atau jaminan bahwa setelah selesai masa rehabilitasi, perawatan kesehatan, pemberian pendidikan dan lain-lainnya, mereka bisa kembali ke tanah airnya, ke kampung halamannya secara aman dan manusiawi.
Semoga pemerintah (eksekutif) secepatnya mengeksekusi rencana yg telah diwacanakan sejak beberapa bulan lalu itu misalnya dengan meningkatkan diplomasi khusus penghentian aksi genosida dan atau memobilisasi masyarakat guna penguatan bantuan kemanusiaan sebagai reaksi cepat atas kondisi Gaza akhir-akhir ini.
Dodi Karnida HA., Kadiv Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sulsel 2020-2021.
Tidak ada komentar